Samata- Gowa. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) menggelar Workshop Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) guna menyelaraskan kebijakan pengembangan fakultas dan memperkuat mutu akreditasi. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, menghadirkan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UINAM, H. Akbar Nur Rasyid, M.Pd.M.Ed, Ph.D sebagai narasumber utama yang menekankan pentingnya Renstra dan Renop sebagai fondasi akreditasi unggul.
Hadir Dekan FSH UIN Alauddin : Prof.Dr.H. Abd. Rauf Muh.Amin, Lc.MA, Para Wadek, Para Ka.Prodi, Sek.Prodi, termasuk Ketua Prodi HTN Siyasah Syar'iyyah : Dr. H. Andi Muhammad Akmal, S.Ag. M.H.I dan Sek. Prodi : Dr. Hisbullah, SH.MH, Ketua KPM dan GPM
Dalam paparannya, Ketua LPM menegaskan Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan institusi, sedangkan Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran teknis tahunan dari Renstra yang berisi program kerja, jadwal, dan anggaran spesifik. Kedua dokumen ini berfungsi sebagai kompas manajerial untuk memastikan seluruh aktivitas akademik di tingkat universitas, fakultas, hingga program studi berjalan terukur dan selaras.
Lebih lanjut, Perbedaan Mendasar Renstra dan Renop
• Jangka Waktu: Renstra disusun untuk periode lima tahun, sementara Renop dirancang khusus untuk siklus satu tahun anggaran.
• Sifat Dokumen: Renstra bersifat makro dan strategis (menentukan arah dan sasaran utama). Renop bersifat mikro dan taktis (menentukan langkah eksekusi harian, penanggung jawab, dan rincian biaya).
• Indikator: Renstra memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan Renop memecahnya menjadi target capaian kegiatan tahunan.
Tujuan dan Urgensi bagi UIN Alauddin Makassar & Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
• Keselarasan Visi (Alignment): Memastikan program kerja di tingkat FSH sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Renstra UIN Alauddin Makassar dalam integrasi keilmuan.
• Instrumen Penjaminan Mutu: Menjadi tolok ukur utama bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam melakukan audit mutu internal setiap tahun.
• Dasar Penganggaran: Menjadi syarat mutlak dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) agar dana yang turun tepat sasaran dan akuntabel.
• Kesiapan Akreditasi: Dokumen Renstra dan Renop beserta laporan evaluasinya merupakan komponen penilaian wajib dalam borang akreditasi institusi maupun program studi (BAN-PT atau LAMGAMA), kunci H.Nur. Akbar, Ph.D.
Ketua Prodi HTN.: Dr. H. Andi Muhammad Akmal, S.Ag.M.HI, menyampaikan bahwa Relevansi dengan Program Studi Hukum Tata Negara (HTN / Siyasah Syar'iyyah), dalam hal
• Pengembangan Kurikulum: Renop memfasilitasi pembaruan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) agar lulusan HTN adaptif terhadap dinamika ketatanegaraan modern dan fikih siyasah.
• Arah Penelitian dan Pengabdian: Mengarahkan fokus riset dosen dan mahasiswa pada isu-isu aktual hukum tata negara, perundang-undangan, serta politik hukum Islam di tingkat lokal maupun nasional.
• Peningkatan Daya Saing Lulusan: Menjadi dasar perencanaan program pendukung seperti peradilan semu (moot court), magang di lembaga legislatif atau yudikatif, serta sertifikasi kompetensi profesi hukum.
• Target Akreditasi Unggul: Membantu pimpinan Prodi HTN memetakan kekurangan sumber daya (seperti rasio dosen, publikasi bereputasi, dan kerja sama internasional) untuk dieksekusi secara bertahap tiap tahun.
<!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_261119_021939_429.sdocx-->